Tugas yang Menanti Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri Baru
Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah ajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo selaku calon tunggal Kapolri alternatif Jenderal Pol Idham Azis yang akan masuk periode pensiun.
Hal tersebut dikatakan lewat Surpres dengan nomor: R-02/Pres/01/2021 yang diberikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Memberi komentar penyeleksian Komjen Listyo Sigit, Instansi Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai catatan-catatan yang disebut pekerjaan rumah Kapolri baru kelak. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan deretan pekerjaan menunggu Kapolri. LPSK menguraikannya jadi tujuh catatan dalam penjelasannya di Jakarta, Minggu, (17/1/2021).
Apa itu?
LPSK mengawali catatan itu dengan menyentuh masalah proses penegakan hukum. Diantaranya ialah peraturan seperti apakah akan diaplikasikan Kapolri baru dalam menanggapi kasus penganiayaan yang dikerjakan pelaku anggota Polri.
Berdasar catatan LPSK pada 2020, ada 13 permintaan pelindungan kasus penganiayaan, sesaat di 2019 semakin tinggi dengan 24 permintaan. "Berarti, berlangsungnya pengurangan sejumlah 54 % kasus penganiayaan pada 2020 dibandingkan 2019. Tetapi jika mengarah jumlah terlindungi, pada 2020 ada 37 terlindungi LPSK dari kejadian penganiayaan," kata Edwin seperti dikutip ANTARA.
Edwin salah satunya kasus yang mengisap perhatian khalayak ialah benturan di antara anggota polisi dan anggota laskar FPI di Tol Cikampek KM 50, yang tewaskan enam laskar. "Referensi Komnas HAM minta supaya kejadian itu diolah dalam proses peradilan umum pidana. Seharusnya Kapolri meniru KSAD yang dengan keras mengolah hukum pelaku TNI di Kejadian Intan Jaya," katanya.
Bola Online Terpercaya Catatan ke-2 LPSK ialah mengenai bagaimana Kapolri menanggapi penebaran hoax dan ajaran kedengkian yang tetap bertambah tahun-tahun ini. Polda Metro Jaya tahun kemarin mengakui sudah tangani 443 kasus hoax dan ajaran kedengkian. Sekitar 1.448 account sosial media sudah dikerjakan "take down", sedang 14 kasus dikerjakan penyelidikan sampai habis.
"Yang kerap tampil jadi pertanyaan khalayak atas kasus ini adalah seberapa jauh Polri melakukan tindakan imparsial tanpa menyaksikan afiliasi politik dari beberapa aktornya," kata Edwin.
Ke-3 , kata Edwin, ialah menyaksikan bagaimana pendekatan Kapolri baru dapat mengaplikasikan keadilan restoratif (restorative justice) untuk menangani keadaan penjara yang over capacity alias melebihi kemampuan.
"Jumlah narapidana yang masuk, tidak lurus sebanding dengan kemampuan lapas. Keadaan ini seharusnya direspon Polri memakai pendekatan restorative justice selaku pilihan penuntasan tindak pidana," sebut Edwin.
Ke-4, bagaimana usaha Kapolri baru melawan korupsi di jajarannya. LPSK juga memberikan contoh kasus surat palsu Djoko Tjandra yang tidak lepas dari praktek suap di lembaga Polri dan sudah tempatkan dua jenderal polisi selaku tersangka.
"Jadi pekerjaan Kapolri supaya servis dan proses hukum di badannya bersih dari praktek transaksi bisnisonal yang bisa hilangkan keyakinan khalayak," katanya.
Catatan ke-5 untuk Kapolri baru ialah bagaimana tangani kasus kekerasan seksual pada anak dan wanita tetap jadi kedukaan nasional. Pada periode wabah, catatan LPSK di 2020 ada 245 permintaan atas kasus ini, turun 31,75 % dibanding 2019.
"Polri dituntut aktif lakukan patroli cyber untuk melawan content pornografi di dunia maya," kata Edwin.
Catatan keeenam, bagaimana taktik kerjasama dan kolaborasi Polri dalam penegakan hukum bersama LPSK, KPK, Kejaksaan Agung, dan yang lain.
"Kapolri diinginkan sanggup membuat pengaturan dan kolaborasi, tidak stop jadi jargon," katanya.
Dia menghargai Polri atas kerjasamanya sejauh ini dengan LPSK dalam pelindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan terorisme. Keinginannya, kerjasama itu bisa bersambung di kasus lain seperti tindak pidana korupsi.
Catatan paling akhir LPSK untuk Kapolri baru ialah bagaimana taktik Polri tingkatkan keamanan di wilayah zone terorisme di Sulawesi tengah dan di tengah-tengah teror barisan kekerasan membawa senjata di Papua. Dua teritori itu perlu pengatasan spesial sebab mempunyai potensi ada kejadian yang memunculkan jatuhnya korban dari warga.
